"Gue mau golput. Karena dengan tingginya persentasi golput bisa membuat pemerintahan ga legitimate"

Faktanya kan kita milih atau ga milih, pemerintahan tetep jalan. Amerika yang sering di daulat sebagai mbahnya Demokrasi™ aja sebenernya tingkat partisipasi pemilihnya rendah, tapi tetep aja jalan itu pemerintahannya. Bayangin aja, tingkat golput orang Amrik itu dibilang sampe 45-64% [ [link] ] tapi tetep aja legitimate jatuhin bom-bom di atas wilayah padat penduduk di Iraq dan Afghanistan atas dasar War on Terror®.

Jadi alesan "bakal bikin pemerintahan jadi ga legitimate" ini bukan alasan yang pas, karena faktanya roda pemerintahan bakal jalan terus sekalipun persentase golputnya besar. "The show must gogon" istilahnya kalo dalam bahasa Srimulat.


"Gue mau golput. Karena dari sekian banyak caleg, ga ada yang bisa ngeyakinin gue"

Masa sih dari sekian ratus caleg ga ada yang 'mendingan'? Caleg-caleg Pemilu sekarang tuh bisa diikutin semua lapisan masyarakat, selama memang bisa menembus mekanisme partai yang bersangkutan. Faktanya kita lihat sendiri ada caleg yang profesinya pemulung, ada yang tukang siomay, ada yang tukang jahit, ada yang tukang cuci motor, dst. Ga sedikit juga yang berangkat dari LSM maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan disekitar kita. Plus, ga sedikit juga yang maju dari kalangan public figure yang kita lihat sehari-hari di televisi.

Kalo kita ga kenal, bisa baca di pamplet dan baliho. Kalo itu bikin pusing, banyak kok caleg yang dah punya blog atau website sendiri yang bisa di search di google. Jadi kita bisa baca visi dan misinya. Dari google juga kita bisa search rekam jejak karir dia.

Jadi sebenernya, untuk saat ini, caleg-caleg itu 'mengepung' kita. Dari kalangan atas sampe kalangan mblangsak, masing-masing mengajukan wakil. Nah, kalo sudah seperti itu masih aja bilang "gue ga kenal", ini muncul pertanyaan, jangan-jangan malah kita sendiri yang meng-alien-asikan diri dari kehidupan sosial atau kemungkinan kedua, kita udah apatis sama pemilu.


"Gue mau golput. Karena gue ga ada waktu untuk mempelajari visi dan misi caleg itu satu persatu."

Kalo bingung milih caleg mbok ya nyontreng partai saja. Itu juga sah kok. Pemilu punya mekanisme sendiri yang khas untuk menghitung suara-suara yang mencontreng lambang partai.

Dari sini lahir pertanyan lanjutan, partai apa yang layak dipilih. Daripada bias, mending kita pake poin-poin objektif aja. Kita pastinya sepakat bahwa idealnya suatu partai yang baik itu bersih, kompeten, berkomitmen terhadap kemajuan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari situ mari kita bikin list dan bandingkan partai-partai yang menarik perhatian kita (katakan lah top-5) dalam hal:
- paling sedikit kasus korupsinya
- paling sedikit masalah narkobanya
- paling sedikit skandal seks-nya

Kalo ini masih kurang bisa ditambah beberapa kriteria lagi:
- yang caleg wanitanya paling mendekati 30%
- yang paling tidak terlambat menyerahkan rekening kampanye
- yang even kampanyenya paling relevan dan cerdas (ga pake dangdut goyang dombret, ga pake masa bayaran, dst)
- yang even kampanyenya paling bermanfaat (ada kegiatan donor darah, ada penggalangan dana untuk korban bencana, dst)
- dan hal-hal lain yang dirasa penting

Mungkin tidak ada partai yang 100% bersih, tapi pasti ada yang paling bersih. Mungkin tidak ada partai yang bebas dari skandal seks, tapi pasti ada yang paling minim kasus skandal seksnya. Secara logis, rasanya sangat objektif jika pilihan partai kita disandarkan pada nilai-nilai positif.


"Gue mau golput. Karena ini sistemnya dah rusak parah, mau sebaik apapun kualitas orangnya, ga bakal ngaruh."

Eits, enggak gitu juga bos. Okelah kalo sistem ini dibilang rusak parah, tapi ada kok orang-orang yang terbukti bisa menebarkan kebaikan. Ambil contoh Bupati Sragen, Untung Wiyono, dia itu sukses memajukan wilahnya dengan mengubah sistem administrasi Sragen menjadi e-government. Bayangin aja bikin KTP cuma 2 menit [ [link] ], sistem inventarisir wilayah yang canggih juga berhasil menaikkan nilai investasi kabupaten ini yang tadinya 592 miliar saat 2002 menjadi 955 miliar pada tahun 2005 [ [link] ]. Dengan pengawasan berbasiskan IT ini beliau juga berhasil mendongkrak banyak pemasukan, salah satunya dari DLLAJR, yang tadinya 145 juta, menjadi 3 miliar [ [link] ]

Ambil contoh lagi Hidayat Nurwahid, pas beliau menjabat ketua MPR, beliau berusaha melakukan penghematan anggaran MPR dengan menekankan prinsip efisiensi. Beliau menolak fasilitas negara untuk pimpinan MPR seperti mobil dinas Volvo senilai Rp 1 miliar dan menginap di hotel bertarif Rp 1,5 juta per kamar semalam dalam sejumlah kegiatan [ [link] ] . Dan hebatnya, keputusan HNW ini secara positif mempengaruhi rekan-rekan kerja MPR beliau lainnya untuk turut ikut berhemat dan tidak bermewah-mewah dengan fasilitas negara.

Dan masih banyak lagi orang-orang yang terbukti bisa membawa perubahan dan menebarkan efek positif. Ini membuktikan masih ada orang-orang baik yang terbukti bisa membawa perubahan di dalam sistem yang kurang kondusif ini.


"Gue mau golput. Karena itu hak gue sebagai warga negara."

Yak, silahkan. Dan kita harus sepenuh-penuhnya menghargai prinsip mereka.


"Gue mau golput. Karena Demokrasi™ adalah sistem yang haram, dan Pemilu adalah produk Demokrasi™, jadi mengikuti Pemilu adalah haram."

Yak, silahkan. Dan kita harus sepenuh-penuhnya menghargai prinsip mereka.